tugas pertemuan 9 e-business

 pertemuan 9 !

1. Jelaskan tahapan apa saja yang diperlukan pada e-goverment

Ada 4 tahapan yang diperlukan pada e-goverment yaitu :

1. Implementasi yaotu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat

2. Pengembagan yaitu situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis

3. Interakatif yaitu user bisa membayar layanan secara online

4. Full electronic yaitu e-goverment sudah terintegrasi diseluruh sektor pemerintah 

2. Jelaskan jenis-jenis e-goverment dan berikan contohnya

Jenis-jenis e-goverment diantaranya sebagai berikut :

1. Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misal contoh seperti : informasi menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya. 

2. Government to Business (G2B)adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menegah ataupun bawah. Karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya utama nya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya seperti : informasi menganai pajak perseroan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya. 

3. Government to Government (G2G) adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan suatu tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan - pemerintahan yang bersangkutan. Misal contohnya: dan lain sebagainya. Atau informasi menganai blogging untuk kalangan legislative, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya. 

4. Government to Employees (G2E)adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalkan contohnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain

3. Jelaskan tujuan dan sasaran e-goverment

Tujuan e-goverment :

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

2. Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif 

3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan

Sasaran e-goverment :

• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau 

• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional 

• Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan 

• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

4. Jelaskan apa saja hambatan dalam e-goverment

1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini. 

2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari  standar software engineering. 

3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri.Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari egovernment. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. 

4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini. 

5. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau,  misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan  di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

5. Jelaskan bidang-bidang apa saja yang terkait dengan e-goverment 

Beberapa bidang yang terkait dengan e-Government meliputi:

1. E-Services (Layanan Elektronik): Penyediaan layanan publik secara online kepada warga negara. Ini mencakup pembayaran pajak secara online, pendaftaran kendaraan, layanan kesehatan elektronik, perizinan, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses melalui internet.

2. E-Democracy (Demokrasi Elektronik): Meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ini mencakup penggunaan platform online untuk pemilihan umum, diskusi kebijakan publik, dan forum online yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

3. E-Administration (Administrasi Elektronik): Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan. Ini melibatkan otomatisasi proses internal pemerintah, manajemen data elektronik, dan integrasi sistem untuk meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. E-Justice (Keadilan Elektronik): Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses hukum dan peradilan. Ini termasuk sistem peradilan elektronik, pengelolaan basis data hukum, e-filing, dan e-proceedings dalam sistem peradilan.

5. E-Health (Kesehatan Elektronik): Penggunaan teknologi informasi dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan, manajemen catatan medis elektronik, layanan telemedicine, dan pemantauan kesehatan online.

6. E-Education (Pendidikan Elektronik): Penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ini mencakup platform pembelajaran online, manajemen data siswa, e-learning, dan berbagai aplikasi pendidikan.

7. E-Planning (Perencanaan Elektronik): Penggunaan teknologi dalam perencanaan perkotaan dan regional, termasuk sistem informasi geografis (SIG) dan aplikasi perencanaan untuk mengelola informasi dan merencanakan pembangunan.

8. Cybersecurity (Keamanan Siber): Perlindungan infrastruktur, data, dan sistem pemerintah dari serangan siber dan ancaman keamanan lainnya.

9. Economic Development (Pengembangan Ekonomi): Penggunaan teknologi dalam mendukung pengembangan ekonomi, termasuk investasi dalam teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan layanan untuk pengusaha.

10. E-Infrastructure (Infrastruktur Elektronik): Pengembangan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung layanan e-Government, termasuk jaringan komunikasi, pusat data, dan sistem informasi yang andal.